Translate

Friday 13 December 2013

Kunjungan Ke Pulau Sebatik Sukses

Konsinyering Komite I DPD RI yang dilakukan pada tanggal 2 s.d 4 Desember 2013 di Jakarta menghasilkan dua agenda, salah satunya yakni Kunjungan Fisik ke Pulau Sebatik sebagai Calon Daerah Otonomi Baru Kota Sebatik di Kabupaten Nunukan.

Kunjungan  tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu Syarat untuk terbentuknya Daerah Otonomi Baru yang di persyaratkan dalam PP 78 Tahun 2007 tentang Syarat Pembentukan Daerah Otonomi Baru. 

Wednesday 4 December 2013

Kunjungan ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

Ekspose yang di lakukan rombongan tim pembentukan Calon DOB Kota Sebatik bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 1 September 2013 menuai titik terang, hal itu di tandai dengan adanya rencana kunjungan fisik Komite I DPD RI yang membidangi Pembentukan DOB ke Kabupaten Nunukan pada 9 Desember 2013

Thursday 31 October 2013

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas, Nunukan, Kaltara

General Manager (GM) PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) Wilayah Kaltim dan Kaltara I Nyoman S Astawa memprediksikan pasokan listrik untuk wilayah Pulau Nunukan dan Sebatik aman dalam jangka waktu tujuh tahun ke depan. Hal ini lantaran beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sebaung di Kecamatan Sembakung.
Selanjutnya--->> http://radartarakan.co.id

Warga Kab. Bulungan, Kaltara belum butuh Program KB

“Kalau program KB itu, tolong diperuntukkan bagi daerah-daerah yang sudah padat penduduknya. Kalau untuk di Kabupaten Malinau belum membutuhkan pengendalian penduduk melalui program KB itu,” tegas mantan Sekkab Malinau.
Selanjutnya--->>  http://radartarakan.co.id

Tuesday 29 October 2013

Pelabuhan Malundung Kota Tarakan Jadi Pelabuhan Ekspor?

Usulan program kegiatan yang disampaikan Pemprov Kaltara untuk mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, akan diperjuangkan Komisi V DPR.
Seperti dikatakan Laurens Bahang Dama, Ketua Komisi V DPR. Kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya untuk pertama kali ke provinsi ke-34 ini, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN.

Usulan Pemprov Kaltara Rp 2,852 Triliun Pada APBN 2014

Meskipun merupakan provinsi baru yang memerlukan banyak pembangunan infrastruktur dasar, terutama di daerah perbatasan dan terpencil, usulan anggaran yang disampaikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara kepada Komisi V DPR yang melakukan kunjungan kerja, kemarin (29/10), hanya sebesar Rp 2,852 triliun.

Monday 28 October 2013

Tanjung Selor Jadi Kota, Bupati Bulungan Mendukung

Wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadikan ibu kota Kabupaten Bulungan -Kecamatan Tanjung Selor- menjadi status kota, disambut baik Bupati Bulungan H. Budiman Arifin. Menurutnya, memang sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Kaltara memiliki kota seperti provinsi-provinsi lain. Dari itu, secara tegas dirinya mendukung wacana pembentukan Kecamatan Tanjung Selor menjadi kota.

Listrik 100 Persen Gunakan Air

Kecamatan Krayan akan menjadi satu-satunya sistem kelistrikan di Indonesia, yang 100 persen dilayani dengan air.

Monday 30 September 2013

Akte Kelahiran Hak Setiap Anak Yang di Lahirkan

Sidang di buka dan terbuka untuk umum. Demikian awal sidang dibuka oleh Pimpinan Komite I DPD RI yang memimpin Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri. Mengingat Mendagri, Gamawan Fauzi sedang ada rapat dengan Wakil Presiden RI, ia pun di wakili oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, pada jam 10.00-12.00WIB, 30 September 2013 di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

Tuesday 10 September 2013

SAH Nomor 6 'MENANG' Untuk Semua

Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tarakan yang di ikuti sembilan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan akhirnya di menangi oleh pasangan nomor urut 6 (SAH). Namun kemenangan itu masih berdasarkan hasil hitungan tidak resmi karena sumbernya bukan dari sumber yang resmi ( KPU Kota Tarakan ). Angkanya bisa di lihat dibawah:

Wednesday 4 September 2013

PNS Tidak Boleh Jadi Tim Sukses


KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan Abdul Azis Hasan mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelas dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang terlibat dalam kegiatan politik, apalagi menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.

Tuesday 3 September 2013

Baju PNS Harus Dimasukkan


TARAKAN – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan Abdul Azis Hasan menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara sudah sepantasnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Mulai dari perilaku di masyarakat hingga pada hal-hal kecil saat bertugas, salah satunya perilaku dalam berpakaian. “Menikah, cerai, naik pangkat, hingga tata cara berpakaian pegawai negeri sipil sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian,” kata Azis, kemarin usai jumpa pagi di kantor walikota.

Tuesday 27 August 2013

Tarakan Hibahkan Rp 35 M Untuk Kaltara



TARAKAN –  PenandatangananMemorandum of Understanding (MoU) dana hibah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara telah dilakukan, kemarin (26/8). Penandatangan tersebut dilakukan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie usai memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan di gedung Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Universitas Borneo Tarakan. Sementara mewakili pemerintah kota adalah Asisten III Maryam.

DBH (Dana Bagi Hasil) Kaltara Menciut hingga 90 Persen


PENCIUTAN Dana Bagi Hasil (DBH) bagi setiap daerah di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) mulai dikeluhkan. Seperti diketahui, salah satu konsekuensi dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara, adalah pengurangan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas), dari semula Rp 700 miliar, kini berkurang hingga menjadi Rp 60 miliar.

“Contohnya Tana Tidung, menurunnya itu sampai 92 persen kalau dari simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Turunnya dana bagi hasil tidak hanya dirasakan oleh Tana Tidung, tapi kabupaten kota lainnya seperti Tarakan dan Nunukan. Nunukan saja dari Rp 1,4 triliunan, paling nanti tinggal Rp 400-an miliar saja APBD II-nya,” terang Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie.

Sunday 11 August 2013

253 dari 304 Formasi Jabatan PNS Kaltara di Lantik

Semula di rencanakan ada sekitar 304 pegawai yang akan di lantik, namun karena masih ada beberapa pegawai yang belum ditempatkan pada posisinya, sehingga baru 253 pegawai yang dilantik pada 22 Juli 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Sunday 16 June 2013

Rapat Koordinasi dengan Pj.Gubernur Kaltara

Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, Jam 10.00 With bertempat di Sekretariat Gubernur rencananya akan di selenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Utara, sekaligus penyampaian informasi pembagian tugas bagi para Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Kaltara.

Sumber: Akun Facebook Pribadi Bapak M. Yunus Abbas


Sunday 19 May 2013

Acara Syukuran Propinsi Kalimantan Utara

Acara Syukuran Provinsi Kaltara di selenggarakan pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 yang bertempat di Lapangan Agatish Tanjung Selor. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 48/T 2013, tanggal 20 April 2013, Pj Gubernur Kaltara mendapat amanah yang cukup berat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yakni mempersiapkan penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah, serta menetapkan pejabat/pegawai negeri sipil untuk pengisian struktur organisasi perangkat daerah tersebut, dalam konteks ini penjabat gubernur diberi waktu selama 6 bulan untuk dapat merealisasikannya.

Wednesday 15 May 2013

Pelantikan PJ Gubernur Kalimantan Utara


Sekprov Kaltim H. Irianto Lambrie
 ditunjuk Pemerintah Pusat 
menjadi Penjabat Gubernur KaltaraAdd caption
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, H. Irianto Lamrie akan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)  setelah resminya Kaltar berpisah dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Monday 8 April 2013

Peresmian Kaltara 18 April 2013

Kaltim sedang booming isu pemekaran. Contohnya muncul usulan Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) membuat provinsi baru dengan nama Kalimantan Tenggara. Yang terbaru, giliran Kutai Kartanegara yang mengancam membentuk provinsi baru bersama Kutai Barat dan Kutai Timur, dengan nama Kutai Raya. Polemik ini, bisa meningkatkan golongan putih (golput) saat pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2013 ini.

Thursday 14 February 2013

Presiden Teken UU Provinsi Kalimantan Utara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disetujui DPR pada 25 Oktober 2012 lalu, telah di teken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November 2012.

UU ini baru dipublikasikan pada Kamis, 13 Desember 2012. Dalam UU itu disebutkan, Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung.

“Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,” bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 itu.