Percepatan pembangunan Kaltara mengacu pada Peraturan Perundang-undangan

Mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada di Kalimantan Utara harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lebih lanjut baca www.kaltaraprov.go.id

Rekrutmen Calon Sekretaris KPU Kalimantan Utara

KPU Provinsi Kalimantan Utara akan segera dibentuk, namun sebelum dibentuk, terlebih dahulu Pemprov Kaltara memberikan kesempatan bagi PNS di lingkup Kaltara untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan yang diadakan oleh KPU Kaltim berdasar Surat KPU Pusat. Peserta Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan nantinya akan dinilai apakah PNS tersebut patut dan layak untuk mengembang tugas sebagai Sekretaris KPU Provinsi secara Profesional demi terciptanya KPU Kaltara yang Kredibel dan Berintegritas. Info lebih lanjut bisa di baca di www.kaltaraprov.go.id

Pj. Gubernur Kaltara Inginkan RTRWP Kaltim Segera Terbit

Pj. Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menginginkan agar RTRWP Kaltim segera terbit dari Kementrian Kehutanan agar pembangunan di Perbatasan yang masuk kawasan Hutan Lindung bisa berubah statusnya menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) sehingga pembangunan jalan segera dapat dikerjakan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan daerah yang terisolir, Irianto Lambri bermaksud untuk mengusulkan dua Calon DOB (Daerah Otonomi Baru), yakni Calon Kabupaten Krayan dan Calon Kabupaten Apokayan.

Lebih lanjut, baca di www.kaltaraprov.go.id

5 tahun kedepan, Irianto akan usulkan 2 Kabupaten Baru di Kaltara

Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie berniat, dalam 5 tahun kedepan akan diusulkan 2 Kabupaten baru, yakni diwilayah Kabupaten Nunukan, yang meliputi Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. Kemudian untuk diwilayah Kabupaten Malinau  meliputi Kecamatan Long Apung dan Long Nawang yang berdekatan dengan perbatasan. Sumber

Rencana terhadap usulan pembentukan dua Kabupaten baru itu akan menyusul Calon Kota Sebatik yang kini sudah berada di DPR RI setelah setelah disetujui oleh Sidang Paripurna DPD RI pada hari Jum'at, 20 Desember 2013, pkl 10.13WIB di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. Sumber

Ikut Pilkada, PNS Harus Mundur/Berhenti dari PNS

Diketahui, dalam pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disahkan pada 19 Desember 2013, disebutkan jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
Kaltimprov.go.id

Rumah Sakit Di Perbatasan Antar Negara, Indonesia - Malaysia

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D di Long Bawan, Krayan, Nunukan dimulai. Hal ini ditandai dengan peletakkan batu pertama di lahan rumah sakit yang berada di ujung perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (5/8). Hadir dalam peletakan batu pertama Bupati Nunukan Drs H Basri beserta jajaran, Sekdaprov Kaltara Drs H Badrun, Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra Setprov Kaltara Ir Syaiful Herman beserta jajaran.

Akhir Juli, Sekwan Kaltara Dilantik

Jika sesuai rencana, Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan dilantik akhir bulan ini. Mengingat proses pelantikan anggota DPRD Kaltara hasil pemilu legislatif April lalu juga bakal dilantik tahun ini.