DBH (Dana Bagi Hasil) Kaltara Menciut hingga 90 Persen

PENCIUTAN Dana Bagi Hasil (DBH) bagi setiap daerah di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) mulai dikeluhkan. Seperti diketahui, salah satu konsekuensi dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara, adalah pengurangan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas), dari semula Rp 700 miliar, kini berkurang hingga menjadi Rp 60 miliar.

“Contohnya Tana Tidung, menurunnya itu sampai 92 persen kalau dari simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Turunnya dana bagi hasil tidak hanya dirasakan oleh Tana Tidung, tapi kabupaten kota lainnya seperti Tarakan dan Nunukan. Nunukan saja dari Rp 1,4 triliunan, paling nanti tinggal Rp 400-an miliar saja APBD II-nya,” terang Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie.

253 dari 304 Formasi Jabatan PNS Kaltara di Lantik

Semula di rencanakan ada sekitar 304 pegawai yang akan di lantik, namun karena masih ada beberapa pegawai yang belum ditempatkan pada posisinya, sehingga baru 253 pegawai yang dilantik pada 22 Juli 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Rapat Koordinasi dengan Pj.Gubernur Kaltara

Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, Jam 10.00 With bertempat di Sekretariat Gubernur rencananya akan di selenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Utara, sekaligus penyampaian informasi pembagian tugas bagi para Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Kaltara.

Sumber: Akun Facebook Pribadi Bapak M. Yunus Abbas

Acara Syukuran Propinsi Kalimantan Utara

Acara Syukuran Provinsi Kaltara di selenggarakan pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 yang bertempat di Lapangan Agatish Tanjung Selor. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 48/T 2013, tanggal 20 April 2013, Pj Gubernur Kaltara mendapat amanah yang cukup berat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yakni mempersiapkan penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah, serta menetapkan pejabat/pegawai negeri sipil untuk pengisian struktur organisasi perangkat daerah tersebut, dalam konteks ini penjabat gubernur diberi waktu selama 6 bulan untuk dapat merealisasikannya.

Pelantikan PJ Gubernur Kalimantan Utara

Sekprov Kaltim H. Irianto Lambrie

 ditunjuk Pemerintah Pusat 

menjadi Penjabat Gubernur KaltaraAdd caption

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, H. Irianto Lamrie akan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)  setelah resminya Kaltar berpisah dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Peresmian Kaltara 18 April 2013

Kaltim sedang booming isu pemekaran. Contohnya muncul usulan Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) membuat provinsi baru dengan nama Kalimantan Tenggara. Yang terbaru, giliran Kutai Kartanegara yang mengancam membentuk provinsi baru bersama Kutai Barat dan Kutai Timur, dengan nama Kutai Raya. Polemik ini, bisa meningkatkan golongan putih (golput) saat pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2013 ini.

Presiden Teken UU Provinsi Kalimantan Utara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disetujui DPR pada 25 Oktober 2012 lalu, telah di teken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November 2012.

UU ini baru dipublikasikan pada Kamis, 13 Desember 2012. Dalam UU itu disebutkan, Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung.

“Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,” bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 itu.