Saat Warga dan TNI Temukan Patok Perbatasan, BNPP dimana?

Melalui postingan salah satu akun sosial media yang dilansir oleh akun resmi Udin Nasruddin, warga yang melakukan pencarian Patok bersama TNI mempublikasikan Patok perbatasan Indonesia-Malaysia hasil temuannya di Sebatik. Dalam postingan tersebut salah seorang anggota rombongan Tim mengkritisi keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Warga menyesalkan peran BNPP selaku pengelola perbatasan yang dinilai kurang peduli dengan usaha warga saat berpartisipasi melakukan pencarian Patok Perbatasan. Bahkan warga tersebut menuding BNPP hanya makan gaji.

Beasiswa Pendidikan. Buruan Daftar!!!

Peluang selalu ada bagi siapa saja, tidak terkecuali bagi yang kurang mampu secara ekonomi. Pertanyaannya, "bagaimana cara menangkap peluang?, tentu jawabannya sederhana, yakni harus mencoba jika sudah ada niat. Walaupun dorongan dari luar/ekternal diri sudah banyak tapi jika dorongan dari dalam diri sendiri/internal belum ada, maka peluang apa pun yang ada akan sulit untuk diambil. Lebih lanjut teruskan bacaannya di Blog Udin Nasruddin

276 Penyuluh Pertanian Kontrak se Kaltim-Kaltara Minta Nasibnya Diperjuangkan di Pusat

Doa Sebelum Acara

Peran strategis yang dimiliki Penyuluh Pertanian yang berstatus kontrak atau yang dikenal dengan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) tidak bisa dipandang sebelah mata, pasalnya beban pekerjaan yang harus dilakukan THL-TBPP sama dengan beban pekerjaan yang dilakukan Penyuluh Pertanian berstatus PNS sedangkan hak yang diberikan kepada THL-TBPP jauh berbeda dengan yang diterima oleh Penyuluh Pertanian PNS.

11 Pelabuhan di Kaltara diusulkan ke Pusat

Disebutkan dalam web resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bahwa ada 11 pelabuhan yang telah di usulkan dengan pembiayaan Rp1,145 triliun diantaranya, berada di :

1.    Kabupaten Bulungan yaitu pembangunan pelabuhan bongkar muat barang di Pesawan Tanjung Selor dengan total anggaran Rp 116 miliar.

2.    Nunukan ada 5 usulan diantaranya, rehabilitasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dengan total anggaran Rp 250 miliar.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU

Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2) menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU.

 “Kami ingin menanyakan kepada siding dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dan RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,?”tanya pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Fadli Zon

“Setuju…,” jawab anggota dewan, dan palu diketuk.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Anggota Komisi IV DPR RI, Luther Kombong, dapil Kalimantan Timur mengatakan, dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) kita harus mengubah pola pikir bahwa menjadi petani dan nelayan adalah satu pekerjaan yang mulia serta mendapatkan hasil yang tinggi. Contohnya di Thailand, perkebunannya maju, sehingga beras banyak di impor dari sana.

Usulan yang diakomodir dalam RPJMN 2015-2019

Beberapa Usulan yang Diakomodir dalam RPJMN 2015-2019 :
1. Jalan perbatasan poros utara prioritas mulai Tau Lumbis-Long Midang-Long Nawang untuk mendukung wilayah perbatasan negara
2. Koridor jalan Bulungan menuju Bulungan untuk mendukung perbatasan negara
3. Pembangunan jembatan Bulungan ke Tarakan atau Jembatan Bulan sebagai pendukung pengembangan Kota Baru Tarakan dalam rangka mendukung Kebijakan Strategis Perkotaan Nasional (KSPN)
4. Pembangunan Jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning-Mangkupadi hingga Tanjung Batu (Berau) dalam rangka mendukung KSPN dan KIPI Tanah Kuning dengan status jalan diusulkan menjadi jalan nasional