Peresmian Kaltara 18 April 2013

Kaltim sedang booming isu pemekaran. Contohnya muncul usulan Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) membuat provinsi baru dengan nama Kalimantan Tenggara. Yang terbaru, giliran Kutai Kartanegara yang mengancam membentuk provinsi baru bersama Kutai Barat dan Kutai Timur, dengan nama Kutai Raya. Polemik ini, bisa meningkatkan golongan putih (golput) saat pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2013 ini.

Presiden Teken UU Provinsi Kalimantan Utara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang telah disetujui DPR pada 25 Oktober 2012 lalu, telah di teken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November 2012.

UU ini baru dipublikasikan pada Kamis, 13 Desember 2012. Dalam UU itu disebutkan, Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung.

“Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,” bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 itu.

Pendukung Batas Wilayah Kaltim-Kaltara Ditandatangani

SAMARINDA - Gubernur Katim Dr H Awang Faroek Ishak meminta agar proses pembahasan batas wilayah (peta pendukung) antarkabupaten untuk lampiran Undang - Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kalimantan Utara (Kaltara) dilakukan dengan pikiran yang jernih dan pemahaman yang sama untuk tertib administrasi negara dan ketenteraman masyarakat.

Kaltara Persiapan Tiga Tahun Merugikan Rakyat

Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu Jusuf SK mengatakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Persiapan yang harus melewati masa tiga tahun justru akan merugikan rakyat di lima kabupaten dan kota yang tergabung dalam provinsi pecahan Kalimantan Timur ini.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, selama tiga tahun Kaltara hanya dipimpin Penjabat Gubernur. Pada tahap awal, tidak ada pengisian anggota DPRD Kaltara hingga Pemilu Legislatif tahun 2014. Selain itu Pemilihan Gubernur baru akan dilaksanakan tahun 2015 setelah Pileg.

Pilgub Kaltara selambat – lambatnya dilaksanakan pada bulan Juli 2013

Gedung DPR RI, Jakarta,- Anggota DPR RI Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian MPP, mengatakan berdasarkan pertemuan yang dilakukan dengan Komisi II DPR RI, Kaltara diberi waktu selama 6 sampai 9 bulan untuk melakukan persiapan-persiapan hingga waktu pelantikan gubernur Kaltara terhitung mulai 25 Oktober 2012 saat undang-undang pembentukan provinsi Kaltara disahkan, atau dengan kata lain Pilgub Kaltara selambat – lambatnya dilaksanakan pada bulan Juli 2013.