Akte Kelahiran Hak Setiap Anak Yang di Lahirkan

Sidang di buka dan terbuka untuk umum. Demikian awal sidang dibuka oleh Pimpinan Komite I DPD RI yang memimpin Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri. Mengingat Mendagri, Gamawan Fauzi sedang ada rapat dengan Wakil Presiden RI, ia pun di wakili oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, pada jam 10.00-12.00WIB, 30 September 2013 di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

SAH Nomor 6 'MENANG' Untuk Semua

Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tarakan yang di ikuti sembilan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan akhirnya di menangi oleh pasangan nomor urut 6 (SAH). Namun kemenangan itu masih berdasarkan hasil hitungan tidak resmi karena sumbernya bukan dari sumber yang resmi ( KPU Kota Tarakan ). Angkanya bisa di lihat dibawah:

PNS Tidak Boleh Jadi Tim Sukses

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan Abdul Azis Hasan mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelas dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang terlibat dalam kegiatan politik, apalagi menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.

Baju PNS Harus Dimasukkan

TARAKAN – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan Abdul Azis Hasan menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara sudah sepantasnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Mulai dari perilaku di masyarakat hingga pada hal-hal kecil saat bertugas, salah satunya perilaku dalam berpakaian. “Menikah, cerai, naik pangkat, hingga tata cara berpakaian pegawai negeri sipil sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian,” kata Azis, kemarin usai jumpa pagi di kantor walikota.

Tarakan Hibahkan Rp 35 M Untuk Kaltara

TARAKAN –  PenandatangananMemorandum of Understanding (MoU) dana hibah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara telah dilakukan, kemarin (26/8). Penandatangan tersebut dilakukan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie usai memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan di gedung Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Universitas Borneo Tarakan. Sementara mewakili pemerintah kota adalah Asisten III Maryam.

DBH (Dana Bagi Hasil) Kaltara Menciut hingga 90 Persen

PENCIUTAN Dana Bagi Hasil (DBH) bagi setiap daerah di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) mulai dikeluhkan. Seperti diketahui, salah satu konsekuensi dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara, adalah pengurangan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas), dari semula Rp 700 miliar, kini berkurang hingga menjadi Rp 60 miliar.

“Contohnya Tana Tidung, menurunnya itu sampai 92 persen kalau dari simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Turunnya dana bagi hasil tidak hanya dirasakan oleh Tana Tidung, tapi kabupaten kota lainnya seperti Tarakan dan Nunukan. Nunukan saja dari Rp 1,4 triliunan, paling nanti tinggal Rp 400-an miliar saja APBD II-nya,” terang Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie.

253 dari 304 Formasi Jabatan PNS Kaltara di Lantik

Semula di rencanakan ada sekitar 304 pegawai yang akan di lantik, namun karena masih ada beberapa pegawai yang belum ditempatkan pada posisinya, sehingga baru 253 pegawai yang dilantik pada 22 Juli 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.