Hal ini disampaikan Pj Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie kepada Radar Tarakan, kemarin (2/7). Ia mengatakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelantikan anggota DPRD daerah otonomi baru akan dilakukan paling lambat empat bulan setelah anggota DPRD provinsi induk (Kaltim) di lantik.
“Kalau DPRD Kaltim dilantik Agustus, maka antara Oktober dan November 2014 dilanjutkan pelantikan DPRD Kaltara,” jelas Irianto kala ditemui di rumah dinasnya Senin (1/7).
“Kalau dilaksanakan September juga lebih bagus, sehingga DPRD Kaltara sudah bisa bergerak. Namun itu tergantung dari pengadministrasian oleh KPU dan Kementrian Dalam Negeri yang memberikan SK,”sambungnya.
Untuk itu dalam waktu dekat Pemprov akan melakukan persiapan. Meski diketahui, untuk saat ini Pemprov masih kekurangan pejabat, namun akan tetap diupayakan merekrut pegawai yang berkeinginan pindah ke Provinsi Kaltara. “Jika dizinkan, kami juga akan merekrut dari luar PNS, dijadikan tenaga kontrak dengan berkoordinasi dan ijin langsung ke Menpan,” ungkapnya.
Namun yang menjadi dilema selama ini proses penggajiannya, karena kondisi keuangan APBD masih terbatas.”Mudah-mudahan bisa tertampung.Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Yang paling utama keberadaan Sekretaris DPRD Kaltara ini. Nanti akan disusul Eselon III dan IV untuk melengkapi,” jelasnya.
Terkait keterlibatan anggota DPRD Kaltara dalam pembahasan APBD Kaltara. Menurut Irianto jika memungkinkan DPRD Kaltara dilantik September, dapat dipastikan ikut dalam pembahasan anggaran tersebut. Namun sebaliknya jika pembahasan anggaran terlebih dulu dilakukan, maka pemprov tetap mengacu para aturan lama, yakni minta persetujuan Mendagri.
“Maka dari itu pemerintah juga telah menyusun anggaran yang berkaitan dengan penerimaan dan pendapatan anggaran Provinsi Kaltara. Tetapi untuk anggaran belanja dapat dibicakan jika sudah ada pelantikan DPRD Kaltara ini,” jelasnya.
Sumber : RadarTarakan
No comments:
Post a Comment
Kirim Pesan yang membangun...!