Usulan Pemprov Kaltara Rp 2,852 Triliun Pada APBN 2014

Meskipun merupakan provinsi baru yang memerlukan banyak pembangunan infrastruktur dasar, terutama di daerah perbatasan dan terpencil, usulan anggaran yang disampaikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara kepada Komisi V DPR yang melakukan kunjungan kerja, kemarin (29/10), hanya sebesar Rp 2,852 triliun.

Usulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 tersebut diantaranya untuk program peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk rencana pembangunan rumah sakit baru di ibu kota provinsi. Usulan pada bidang kesehatan ini besarannya Rp 308,993 miliar.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan diusulkan Rp 366,731 miliar. Di dalamnya termasuk usulan pembangunan pelabuhan internasional di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan peningkatan bandar udara di beberapa kecamatan perbatasan dan kabupaten.

Sementara untuk bidang sumber daya air yang di dalamnya termasuk penanganan konstruksi sungai dan konstruksi pantai, diusulkan sebesar Rp 315 miliar. Usulan anggaran pada bidang bina marga merupakan yang terbesar, yaitu sebesar Rp 1,043 triliun. Karena untuk peningkatan ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten di provinsi ke-34 ini dan untuk merealisasikan pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Irianto Lambrie di hadapan 14 anggota Komisi V DPR, untuk merealisasikan pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan diusulkan anggaran sebesar Rp 400 miliar.

Sedangkan pada bidang cipta karya, pemerintah provinsi mengusulkan anggaran sebesar Rp 309,200 miliar. Untuk pembangunan di kawasan perbatasan, diusulkan anggaran sebesar Rp 509, 800 miliar. Dan usulan lainnya merupakan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, desa dan pemerintahan.

“Jadi total usulan keseluruhannya lebih dari dua triliun rupiah,” sebut Pj Gubernur Irianto Lambrie, di sela-sela paparannya.

Jika melihat jumlah APBN yang lebih dari Rp 1.000 triliun, lanjutnya, usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota terbilang kecil. Kendati demikian, dirinya menegaskan, bukan berarti Pemprov Kaltara menuntut pemerintah pusat harus merealisasikan semua usulan yang disampaikan melalui Komisi V DPR.

“Kami harapkan ada dukungan dari Komisi V DPR untuk merealisasikan usulan ini. meskipun tidak seluruhnya,” ujarnya.

Yang paling penting baginya adalah usulan-usulan yang dianggap prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur dasar, baik jalan maupun air bersih. “Termasuk Pelabuhan Malundung di Tarakan menjadi pelabuhan ekspor. Kalau di Bitung (Sulawesi Utara) bisa masa Malundung tidak bisa (menjadi pelabuhan ekspor),” kata pria yang berulang tahun pada 15 Desember itu.

Menurutnya, pentingnya Pelabuhan Malundung menjadi pelabuhan ekspor, karena di provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Kaltim ini mempunyai potensi sumber daya alam yang besar. Selama ini untuk mengekspor hasil sumber daya alam dari kabupaten/kota di Kaltara harus melalui pelabuhan internasional seperti Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

“Kalau Pelabuhan Malundung menjadi pelabuhan ekspor, hasil sumber daya alam di sini (Kaltara) bisa langsung di ekspor ke luar negeri,” ujarnya

 sumber :http://radartarakan.co.id